AD / ART

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

TAEKWONDO INDONESIA

Anggaran Dasar Taekwondo Indonesia

MUKADIMAH

Olahraga beladiri Taekwondo merupakan bagian dari olahraga prestasi di Indonesia dan untuk itu Taekwondo Indonesia dengan penuh kesadaran ingin mewujudkannya menjadi olahraga beladiri yang berwatak dan berkepribadian Indonesia yang berdasarkan Pancasila, berazaskan kekeluargaan. Sadar akan arti pentingnya olahraga Taekwondo Indonesia dalam membentuk fisik dan jiwa sportifitas serta mental bangsa yang bertanggung jawab menunjang program pemerintah dalam memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Mengingat semakin berkembangnya tuntutan pembinaan prestasi di setiap lapisan organisasi olahraga dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, maka atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Taekwondo Indonesia telah membentuk satu wadah organisasi yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

  1. Organisasi ini bernama TAEKWONDO INDONESIA disingkat T.I.
  2. Taekwondo Indonesia didirikan pada tanggal 28 Maret 1982 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
  3. Pusat organisasi Taekwondo Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II

DASAR, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Dasar Taekwondo Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 3

Azas Taekwondo Indonesia berazaskan kekeluargaan, gotong royong dan sportivitas.

Pasal 4

Tujuan :

  1. Membentuk manusia Indonesia seutuhnya, berkualitas, sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia.
  2. Memupuk dan membina manusia Indonesia untuk berprestasi dalam cabang olahraga Taekwondo, berwatak kesatria, memiliki sportifitas yang tinggi dan berkepribadian baik di dalam maupun di luar arena pertandingan.
  3. Memupuk dan membina persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat serta menjalin persahabatan antar bangsa Indonesia.
  4. Ikut mewujudkan stabilitas dan ketahanan nasional.

BAB III

KEDAULATAN

Pasal 5

Kedaulatan tertinggi Taekwondo Indonesia berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui MUSYAWARAH NASIONAL.

 

BAB IV

SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 6

Sifat

Taekwondo Indonesia bersifat amatir dan tidak berpolitik.

Pasal 7

Fungsi

  1. Fungsi Koordinasi Sebagai satu-satunya organisasi cabang olahraga Taekwondo di Indonesia yang menjadi anggota KONI/ KOI dan mewakili di forum Internasional.
  2. Fungsi Pendidikan Pelatihan Sebagai wadah untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan olahraga Taekwondo untuk para atlet Taekwondo, Pelatih, Wasit dan Pengurus (organisatoris).
  3. Fungsi Pembinaan Sebagai wadah untuk meningkatkan prestasi Taekwondo Indonesia setinggi mungkin demi mengharumkan nama Bangsa dan Negara.
  4. Fungsi Penelitian dan Pengembangan Sebagai sarana bagi penelitian dan pengembangan ketrampilan teknik Taekwondo, sikap mental dan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna menghasilkan Taekwondoin yang mempunyai daya tahan fisik dan mental yang tinggi.
  5. Fungsi Dukungan Memberikan dukungan kepada program pemerintah melalui KONI/ KOI untuk merealisasikan kebijaksanaan pembangunan dalam bidang olahraga.

BAB V

ATRIBUT

Pasal 8

Taekwondo Indonesia mempunyai atribut yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 9

  1. Keanggotaan Taekwondo Indonesia terbuka bagi setiap Warga Negara Indonesia Anggaran Dasar Taekwondo Indonesia maupun warga negara lain yang berdomisili di Indonesia.
  2. Anggota Taekwondo Indonesia terdiri dari :
    1. Anggota biasa;
    2. Anggota kehormatan.
  3. Syarat-syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 10

Hak Anggota

  1. Anggota Biasa mempunyai : – Hak bicara dan suara; – Hak memilih dan dipilih.
  2. Anggota kehormatan mempunyai : – Hak bicara.
  3. Hak-hak tersebut di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Kewajiban Anggota

Setiap anggota berkewajiban :

  1. Menjunjung tinggi nama dan martabat organisasi;
  2. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi;
  3. Mendukung dan melaksanakan setiap program dan kegiatan organisasi;
  4. Membayar iuran keanggotaan yang diatur di dalam Anggaran Tumah Tangga.

 

BAB VIII

SUSUNAN ORGANISASI, PENGURUS DAN WEWENANG

Pasal 12

Susunan Organisasi

Organisasi Taekwondo Indonesia disusun sebagai berikut :

  1. Tingkat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara;
  2. Tingkat Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi;
  3. Tingkat Kabupaten/ Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/ Kota;
  4. Tingkat Unit/Club.

Pasal 13

Pengurus

  1. Pengurus Taekwondo Indonesia Tingkat Nasional disebut Pengurus Besar Taekwondo Indonesia.
  2. Pengurus Taekwondo Indonesia Tingkat Provinsi disebut Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia.
  3. Pengurus Taekwondo Indonesia Tingkat Kabupaten/ Kota disebut Pengurus Kabupaten/ Kota Taekwondo Indonesia.
  4. Pengurus Taekwondo Indonesia Tingkat Unit/ Club disebut Pengurus Unit/ Club.

Pasal 14

Wewenang

  1. Pengurus Besar Taekwondo Indonesia merupakan Badan Eksekutif Tertinggi.
  2. Pengurus Besar Taekwondo Indonesia berkewajiban untuk menjalankan segala ketentuan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Nasional dan memperhatikan saran-saran dari Dewan Pembina.
  3. Pengurus Besar Taekwondo Indonesia berkewajiban memberikan laporan pertanggung-jawaban kepada Musyawarah Nasional.
  4. Pengurus Besar Taekwondo Indonesia Indonesia berwenang mensahkan dan melantik Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia.
  5. Pengurus Besar Taekwondo Indonesia berhak menolak/meninjau kembali hasil Musyawarah Provinsi suatu Kepengurusan Provinsi apabila pelaksanaan Musyawarah Provinsi tersebut tidak sesuai dengan prosedur.
  6. Apabila Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia tidak dapat mengambil keputusan tentang sesuatu hal, maka Pengurus Besar Taekwondo Indonesia berwenang menetapkan kebijaksanaan organisasi Pengurus Provinsi dimaksud dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Penasehat Provinsi.

 

Pasal 15

  1. Pengurus Provinsi merupakan Badan Eksekutif Tertinggi di Tingkat Provinsi.
  2. Pengurus Provinsi berkewajiban untuk menjalankan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Musyawarah Provinsi dan memperhatikan saran-saran dari Penasehat Provinsi.
  3. Pengurus Provinsi berwenang mensahkan dan melantik Pengurus Kabupaten/ Kota.
  4. Pengurus Provinsi berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Provinsinya.
  5. Pengurus Provinsi berhak menolak hasil suatu Musyawarah Kabupaten/ Kota apabila pelaksanaan Musyawarah Kota/ Kabupaten tersebut tidak sesuai prosedur.
  6. Apabila Pengurus Kabupaten/ Kota tidak dapat mengambil kebijaksanaan organisasi, maka Pengurus Provinsi berwenang menetapkan kebijaksanaan organisasi Pengurus Kabupaten/ Kota tersebut dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Penasehat Kabupaten/ Kota.
  7. Pengurus Provinsi berkewajiban memberikan laporan tahunan kegiatan kepada Pengurus Besar Taekwondo Indonesia.

 

Pasal 16

  1. Pengurus Kabupaten/ Kota merupakan Badan Eksekutif Tertinggi di Kabupaten/ Kota.
  2. Pengurus Kabupaten/ Kota berkewajiban untuk menjalankan segala yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kabupaten/Kota dan memperhatikan saran-saran dari Penasehat Kabupaten/ Kota.
  3. Pengurus Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan laporan pertanggung-jawaban pada Musyawarah Kota/ Kabupaten.
  4. Pengurus Kabupaten/Kota berwenang untuk mensahkan dan melantik Pengurus Unit/ Club.
  5. Pengurus Kabupaten/ Kota berkewajiban memberikan laporan tahunan kepada Pengurus Provinsi.

 

 

 

 

 

BAB IX

PELINDUNG, DEWAN PEMBINA, PENASEHAT

Pasal 17

Pelindung

  1. Pelindung Taekwondo dapat dibentuk pada seluruh jajaran kepengurusan Taekwondo Indonesia.
  2. Pelindung di tingkat Pusat terdiri dari Pejabat Negara yang menangani bidang olahraga dan Ketua Umum KONI Pusat.
  3. Pelindung di tingkat provinsi adalah Muspiprov dan Ketua KONI provinsi.

 

Pasal 18

Dewan Pembina

  1. Dewan Pembina hanya ada di tingkat Pusat.
  2. Dewan Pembina Taekwondo Indonesia terdiri dari para mantan Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia.
  3. Dewan Pembina merupakan badan yang memberikan saran, nasehat dan pertimbangan kepada Pengurus Besar Taekwondo Indonesia.

 

Pasal 19

Penasehat

  1. Penasehat ada di tingkat Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Unit/Club.
  2. Penasihat di tingkat Pengurus Provinsi: Unsur KONI Provinsi; – Unsur sesepuh Taekwondo Indonesia yang diangkat oleh Musyawarah Provinsi; – Tokoh masyarakat yang diangkat oleh Musyawarah Provinsi.
  3. Penasehat di tingkat Pengurus Kota/Kabupaten: – Unsur KONI Kabupaten/ Kota; – Unsur tokoh masyarakat yang diangkat oleh Musyawarah Kabupaten/ Kota.

 

BAB X

KEUANGAN

Pasal 20

Keuangan Organisasi diperoleh dari :

  1. Iuran Anggota;
  2. Sumbangan yang tidak mengikat;
  3. Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 21

Untuk pengawasan dan pemeriksaan terhadap keuangan organisasi dibentuk Internal Audit di tingkat Pusat.

 

 

 

BAB XI

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 22

Musyawarah terdiri dari:

  1. Musyawarah Nasional;
  2. Musyawarah Provinsi;
  3. Musyawarah Kabupaten/ Kota;
  4. Musyawarah Unit/ Club;
  5. Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 23

Rapat-rapat terdiri dari:

  1. Rapat Kerja Nasional;
  2. Rapat Kerja Provinsi;
  3. Rapat Kerja Kabupaten/ Kota;
  4. Rapat Kerja Unit/ Club.

Pasal 24

Musyawarah Nasional

  1. Memegang dan melaksanakan kedaulatan organisasi.
  2. Menetapkan / mengubah Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga.
  3. Memilih dan mengangkat Pengurus Besar Taekwondo Indonesia.
  4. Menetapkan Program Kerja.
  5. Diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.

Pasal 25

Musyawarah Provinsi/ Musyawarah Kabupaten/ Kota/ Unit/ Club

  1. Memegang dan melaksanakan kedaulatan sesuai dengan jenjang organisasi.
  2. Memilih dan mengangkat Pengurus organisasi sesuai dengan tingkatannya.
  3. Diselenggarakan secara periodik 4 (empat) tahun sekali di tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota/ Unit/ Club.

Pasal 26

Musyawarah Luar Biasa

  1. Mempunyai kedudukan dan wewenang sama dengan Musyawarah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota/ Unit/ Club.
  2. Diselenggarakan apabila mengancam kelangsungan hidup organisasi pada tingkatan yang bersangkutan dan/ atau atas permintaan tertulis paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilik suara 1 (satu) tingkat dibawahnya serta dijelaskan hal yang akan dibicarakan.
  3. Wajib diselenggarakan oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/ Kota/ Unit/ Club apabila ada permintaan tersebut atau apabila dianggap perlu. Pasal 27 Rapat Kerja Merupakan Rapat Kerja antara Pengurus Besar Taekwondo Indonesia dan Pengurus Provinsi, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/ Kota/ Unit/ Club, guna mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Kerja sebelumnya dan menetapkan arah prioritas program yang diadakan setiap tahun atau sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun sekali.

BAB XII

JABATAN RANGKAP PENGURUS DAN ANGGOTA

Pasal 28

Dalam Taekwondo Indonesia jabatan rangkap di semua jajaran/ kepengurusan organisasi tidak diperkenankan.

Pasal 29

Bagi Pengurus Taekwondo Indonesia tidak diperkenankan menjabat pada kepengurusan cabang olahraga beladiri lainnya.

 

BAB XIII

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 30

Ketentuan Quorum

  1. Quorum bagi jalannya musyawarah dan rapat-rapat tercapai apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah peserta.
  2. Quorum untuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus mencapai sekurang-kurangnya persetujuan dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 31

Pengambilan Keputusan

  1. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
  2. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dapat terlaksana, maka keputusan dapat dilakukan dengan dasar pemungutan suara.

 

BAB XIV

HARTA BENDA

Pasal 32

Harta Benda Harta benda Taekwondo Indonesia terdiri dari:

  1. Uang, surat-surat berharga;
  2. Perlengkapan dan peralatan;
  3. Benda-benda kehormatan;
  4. Benda-benda bergerak dan tidak bergerak.

 

BAB XV

PERPINDAHAN ATLET / PELATIH

Pasal 33

Perpindahan atau mutasi atlet dan/ atau pelatih diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

BAB XVI

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 34

Pembubaran Organisasi

  1. Pembubaran organisasi Taekwondo Indonesia dilakukan melalui keputusan Musyawarah Luar Biasa yang khusus dipanggil bersidang untuk keperluan itu.
  2. Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut harus dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah utusan provinsi Taekwondo Indonesia. Keputusannya tercapai bila disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah utusan yang hadir.
  3. Panggilan untuk Musyawarah Luar Biasa tersebut harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa.
  4. Bila utusan provinsi yang hadir dalam Musyawarah Luar Biasa tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh ayat (2) pasal ini, maka Musyawarah tersebut dapat ditunda paling lambat 6 (enam) bulan, dan apabila setelah waktu penundaan tersebut tidak memenuhi ayat (2) pasal ini, maka pembubaran organisasi tersebut gugur dengan sendirinya.

 

BAB XVII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 35

  1. Taekwondo Indonesia hanya mengenal satu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Musyawarah Nasional.
  2. Pengurus Besar Taekwondo Indonesia dapat membuat peraturan yang sesuai dengan kebutuhan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
  3. Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia dapat membuat peraturan yang sesuai dengan kebutuhan provinsi selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia.

 

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 36

  1. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
  2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal :

26 Februari 2011

MUSYAWARAH NASIONAL VII TAEKWONDO INDONESIA PIMPINAN SIDANG Ketua, Wakil Ketua ttd ttd Andi Harun  Thamrin Marzuki Sekretaris ttd Handrianto

ANGGARAN RUMAH TANGGA TAEKWONDO INDONESIA

 

BAB I

ATRIBUT

Pasal 1

  1. Lambang Taekwondo Indonesia adalah seperti yang terdapat dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.
  2. Lambang seperti pada ayat (1) dipergunakan untuk pembuatan bendera, stempel, dobok, jaket, badge, vandel dan benda-benda yang menunjukkan identitas Taekwondo Indonesia.
  3. Bentuk, warna dan ukuran sesuai dengan lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.

 

Pasal 2

Taekwondo Indonesia mempunyai Hymne dan Mars Taekwondo Indonesia.

 

BAB II

JANJI TAEKWONDO INDONESIA

 

Pasal 3

Ketentuan Janji Taekwondo Indonesia

  1. Setiap anggota Taekwondo Indonesia berhak dan berkewajiban untuk menumbuhkan, memelihara dan menjaga kelestarian bunyi, jiwa, maksud dan tujuan dari janji Taekwondo baik di dalam perkumpulan maupun dalam kalangan masyarakat Taekwondo Indonesia pada umumnya.
  2. Setiap anggota Taekwondo terikat dan berkewajiban untuk mengusahakan agar supaya jiwa, maksud dan tujuan Taekwondo Indonesia dapat diwujudkan oleh anggota Taekwondo Indonesia terutama dalam setiap pertandingan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
  3. Setiap olahragawan dan panitia kejuaraan Taekwondo Indonesia menjaga bahwa janji Taekwondo Indonesia benar-benar diucapkan.
  4. Pengucapan Janji Taekwondo Indonesia, sedapat mungkin diucapkan bersama-sama dibawah pimpinan ketua rombongan, pelatih atau Taekwondoin yang tertinggi tingkatannya.
  5. Tindak tanduk dari seorang Taekwondoin yang bertentangan dengan Janji Taekwondo Indonesia dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Pasal 4

Isi Janji Taekwondo Indonesia

Kami Taekwondo Indonesia berjanji:

  1. Menjunjung tinggi nama Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Mentaati azas-azas Taekwondo Indonesia;
  3. Menghormati Pengurus, pelatih, senior dan sesama taekwondoin dalam mengembangkan Taekwondo;
  4. Selalu berlaku jujur dan bertanggungjawab dalam menjaga nama baik Taekwondo Indonesia;
  5. Menjadi pembela keadilan dan kebenaran.

 

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

Syarat-syarat anggota:

  1. Anggota Biasa :
  2. Calon anggota adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan kepada unit/ club latihan untuk menjadi taekwondoin dan didaftarkan secara berjenjang dari unit/ club, pengurus kabupaten/kota hingga ke tingkat provinsi;
  3. Anggota Taekwondo Indonesia dianggap sah apabila memiliki bukti nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia, mengenai tata cara penerbitannya akan diatur dalam tata laksana tersendiri;
  4. Anggota mengajukan permohonan menjadi Taekwondoin Indonesia di salah satu unit/ club latihan (dojang) dan didaftarkan melalui Pengurus kabupaten/ kota kepada Pengurus Provinsinya;
  5. Membayar uang pangkal dan iuran.

 

  1. Anggota Kehormatan :
  2. Anggota Kehormatan adalah Warga Negara Indonesia;
  3. Anggota Kehormatan adalah sesepuh, mantan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia maupun bukan Taekwondoin;
  4. Anggota Kehormatan ditetapkan oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia;
  5. Calon Anggota Kehormatan dari provinsi diusulkan oleh Pengurus Provinsi yang bersangkutan dan disahkan oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia.

 

BAB IV

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 6

Anggota berhenti karena:

  1. Meninggal dunia;
  2. Atas permintaan sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada Pengurus Taekwondo Indonesia;
  3. Diberhentikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia atau Ketua Umum Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia atas persetujuan dari Ketua Umum oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia;
  4. Setiap anggota yang diberhentikan berhak mengajukan keberatan kepada Pengurus Besar Taekwondo Indonesia;
  5. Keputusan akhir atas keberatan anggota tersebut ditentukan oleh satu tim yang dibentuk Pengurus Besar Taekwondo Indonesia.

 

BAB V

HUKUMAN TERHADAP ANGGOTA

Pasal 7

  1. Penurunan sabuk tingkat Taekwondonya.
  2. Pemberhentian dari jabatan kepengurusan.
  3. Pemberhentian dari keanggotaan.

 

Pasal 8

Pemberlakuan Hukuman

Hukuman yang tercantum pada pasal 7 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku bagi:

  1. Pengurus atau anggota yang melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  2. Setiap anggota Pengurus Besar/ Pengurus Provinsi/ Pengurus Kabupaten/ Kota/ Unit/ Club Taekwondo Indonesia maupun anggota Taekwondo Indonesia yang memberikan perlindungan dalam bentuk apapun kepada perorangan yang dikenakan hukuman akan mendapat penjatuhan hukuman yang sama;
  3. Apabila Pengurus atau perorangan telah mendapat 2 (dua) kali peringatan tertulis atau pemberhentian sementara, maka dapat dilakukan pemecatan oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia atas rekomendasi Pengurus Provinsi;
  4. Apabila pada point 1, 2 dan 3 terkena pada Ketua Umum Pimpinan Kepengurusan, maka secara otomatis kepengurusan dibekukan, ditunjuk Pelaksana Harian sesuai tingkatannya sampai terlaksananya Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 9

Tata Cara Penjatuhan Hukuman

  1. Teguran atau peringatan lisan dilaksanakan pada saat kejadian itu berlangsung.
  2. Hukuman atau peringatan secara tertulis ditetapkan secara administratif.
  3. Apabila telah diberikan peringatan tersebut pada ayat (2) pasal ini, subyek hukum masih tetap melanggar ketetapan yang diberikan, maka peringatan tertulis kedua dijatuhkan.
  4. Apabila telah 2 (dua) kali peringatan yang sama diberikan kepada subyek hukum dapat diberikan hukuman berupa penurunan sabuk tingkat taekwondonya atau diberhentikan sementara dari seluruh kegiatan Taekwondonya.
  5. Apabila subyek hukum telah mendapat 2 (dua) kali pemberhentian sementara, dapat diberikan hukuman pemberhentian oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia.
  6. Pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh Pengurus Provinsi atas usulan dari Pengurus Unit/ Club dan Kabupaten/Kota dan dilaporkan kepada Pengurus Besar Taekwondo Indonesia sebagai pelaksana registrasi nasional keanggotaan.
  7. Untuk anggota Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, pelaksanaan pemberhentian sementara hanya boleh dilakukan Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia atas usulan dan masukan dari Pengurus Provinsi ataupun
  8. Pemberhentian dari keanggotaan Taekwondo Indonesia hanya boleh dilaksanakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia dengan mempertimbangkan usulan Pengurus Taekwondo Indonesia di tingkat yang lebih bawah.
  9. Apabila oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia dinilai bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota cukup berat, maka pemberhentian sementara atau pemberhentian dapat diberikan tanpa peringatan terlebih dahulu seperti yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini.
  10. Lamanya hukuman pemberhentian sementara paling rendah 1 (satu) bulan dan paling tinggi 3 (tiga) tahun, selama itu subyek hukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan olahraga Taekwondo di Indonesia.
  11. Apabila pemberhentian sementara atau pemberhentian terkena pada pucuk pimpinan kepengurusan, maka secara otomatis kepengurusan dibekukan dan ditunjuk pelaksana harian oleh Pengurus satu tingkat di atasnya sampai terlaksananya Musyawarah Luar Biasa.
  12. Yang dimaksud pelanggaran berat adalah melakukan tindakan melawan hukum yang sudah mempunyai ketetapan hukum tetap

 

Pasal 10

Pembelaan atas Hukuman

  1. Kepada yang dijatuhi hukuman pemberhentian, diberikan kesempatan untuk membela diri pada Musyawarah Nasional Taekwondo Indonesia yang diselenggarakan pada masa bakti Pengurus Besar Taekwondo Indonesia yang menjatuhkan hukuman.
  2. Apabila yang bersangkutan merasa waktu pembelaan tersebut terasa cukup lama, maka dapat mengajukan permohonan untuk mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan ketentuan yang bersangkutan membiayai 2/3 (dua pertiga) dari biaya penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dimohonkan.
  3. Apabila 2/3 (dua pertiga) suara setuju/membatalkan hukuman pemberhentian tersebut dan dituangkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa dan ditandatangani oleh Ketua Pengurus Besar Taekwondo Indonesia selaku mandataris.

 

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 11

  1. Medali Kehormatan
  2. Piagam Penghargaan
  3. DAN Kehormatan
  4. Dan bentuk lain yang disahkan

 

Pasal 12

Penetapan dan Subyek Penghargaan

  1. Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan anggota ataupun bukan anggota Taekwondo Indonesia yang dinilai telah berjasa dalam pembinaan dan pengembangan Taekwondo Indonesia.
  2. Khusus untuk DAN kehormatan, pemberian penghargaan secara nasional ditetapkan oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia.
  3. DAN Internasional diusulkan oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia dan diteruskan ke Kukkiwon/ World Taekwondo Federation (WTF) untuk mendapat keputusan.
  4. Ketentuan mengenai pemberian penghargaan ditentukan oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia.
  5. Ketentuan mengenai pemberian santunan diatur sendiri oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia

 

BAB VII

ORGANISASI TAEKWONDO INDONESIA

Pasal 13

Struktur Kepengurusan

  1. Di tingkat Nasional, Taekwondo Indonesia dipimpin oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia yang disusunannya terdiri dari :
    1. Ketua Umum
    2. Wakil Ketua Umum
    3. Ketua Harian
    4. Sekretaris Jenderal
    5. Wakil Sekretaris Jenderal
    6. Bendahara
    7. Wakil Bendahara
    8. Ketua I Bidang Organisasi
    9. Komisi Hukum
    10. Komisi Luar Negeri
    11. Komisi Antar Lembaga dan TNI-Polri
    12. Ketua II Bidang Pembinaan Prestasi
    13. Komisi Kenaikan Tingkat
    14. Komisi Pertandingan
    15. Komisi Perwasitan
    16. Komisi Pendidikan dan Kepelatihan (Diklat)
    17. Ketua III Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
    18. Komisi Iptek/ Kesehatan Olahraga
    19. Komisi Pembibitan dan Pemanduan Bakat
    20. Komisi Dana dan Usaha
  2. Di tingkat Pusat dibentuk Internal Audit yang berfungsi mengawasi semua kegiatan mengenai keuangan organisasi dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.
  3. Di tingkat provinsi, Taekwondo Indonesia dipimpin oleh Pengurus Provinsi yang susunannya terdiri dari :
    1. Ketua Umum
    2. Ketua Harian
    3. Sekretaris Umum
    4. Wakil Sekretaris
    5. Bendahara
    6. Wakil Bendahara
    7. Ketua I Bidang Organisasi
    8. Komisi Cabang
    9. Komisi pelajar dan mahasiswa
    10. Ketua II Bidang Pembinaan Prestasi
    11. Komisi Pertandingan
    12. Komisi Perwasitan
    13. Komisi Pendidikan dan Kepelatihan
    14. Komisi Kenaikan Tingkat
    15. Ketua III Bidang Dana dan Usaha
    16. Komisi Perencanaan dan Anggaran
    17. Komisi Usaha
    18. Ketua IV Bidang Penelitian dan Pengembangan
    19. Komisi Kesehatan Olahraga/ Iptek Olahraga

 

  1. Di daerah Tingkat II Kabupaten/ Kota Taekwondo Indonesia dipimpin oleh Pengurus Kabupaten/ Kota yang susunannya terdiri dari :
    1. Ketua
    2. Sekretaris
    3. Bendahara
    4. Kepala Seksi Pertandingan
    5. Kepala Seksi Perwasitan
    6. Kepala Seksi Kenaikan Tingkat
    7. Kepala Seksi Pelatihan

 

  1. Struktur Kepengurusan diatas dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

 

Pasal 14

Masa Jabatan Pengurus

  1. Jabatan Kepengurusan Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/ Kota lamanya 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal dipilih pada Musyawarah yang diselenggarakan untuk itu. Seorang anggota Pengurus paling banyak dapat dipilih kembali dua kali untuk jabatan yang sama dalam kepengurusan di tingkat manapun.
  2. Pengurus Besar Taekwondo Indonesia dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Nasional. Pengurus Provinsi dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Provinsi. Pengurus kabupaten/ kota dipilih dan diangkat oleh Musyawarah kabupaten/ kota. Pengurus Unit/ Club dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Unit/ Club.
  3. Apabila diperlukan maka Pengurus Besar Taekwondo Indonesia dan Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia dapat mengangkat staff khusus yang terdiri dari para donatur/ penyandang dana tetap yang pengangkatannya dilakukan oleh Ketua Umum untuk tingkat Nasional dan Ketua Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia untuk Provinsi Tingkat I.
  4. Tata cara pelaksanaan ayat 1, 2 dan 3 ditetapkan dalam Tata Laksana.

Pasal 15

Syarat-syarat Mendirikan dan Pengakuan Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia

  1. Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia dapat didirikan di setiap Provinsi, apabila terdapat sekurang-kurangnya minimal 3 (tiga) Pengurus Kabupaten/ Kota.
  2. Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia dapat diakui apabila susunan kepengurusan sudah disahkan dan dilantik oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia.
  3. Permohonan pengesahan dan pengukuhan kepengurusan provinsi harus direkomendasi oleh KONI Provinsi yang bersangkutan.
  4. Pengurus Provinsi yang belum memenuhi syarat tersebut pada ayat (2) dan (3) pasal ini hanya dapat diakui dan diterima sama seperti calon Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia.
  5. Calon Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia dapat mengirimkan wakilnya pada musyawarah dan rapat regional lainnya hanya sebagai peninjau.

Pasal 16

Syarat-syarat Mendirikan dan Pengakuan Pengurus Kabupaten/Kota Taekwondo Indonesia

  1. Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia berkewajiban meresmikan Pengurus Kabupaten/ Kota Taekwondo Indonesia, apabila di dalam wilayah Kabupaten/ Kota bersangkutan terdapat paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota Taekwondo Indonesia yang aktif.
  2. Pengurus Kabupaten/ Kota Taekwondo Indonesia dapat diakui apabila susunan kepengurusannya sudah dan dilantik oleh Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia.
  3. Permohonan pengesahan dan pengukuhan harus direkomendasikan oleh Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.

Pasal 17

Pengakuan Pengurus Unit/ Club Taekwondo Indonesia Pengurus Unit/ Club Taekwondo Indonesia dapat diakui apabila susunan kepengurusannya sudah disahkan dan dilantik oleh Pengurus Kabupaten/ Kota Indonesia yang bersangkutan.

 

BAB VIII

PIMPINAN TAEKWONDO INDONESIA

Pasal 18

Syarat-syarat Pengurus

  1. Warga Negara Republik Indonesia berumur tidak kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun;
  2. Mempunyai sifat kepemimpinan dan mempunyai kewibawaan;
  3. Memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang tata cara berorganisasi atau setidak-tidaknya simpati kepada Taekwondo;
  4. Mempunyai dedikasi, rela berkorban, jujur dan setia serta mampu bertindak tegas terhadap setiap usaha yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Taekwondo Indonesia;
  5. Mempunyai waktu yang cukup untuk peduli terhadap kepentingan organisasi.

Pasal 19

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Besar Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara berhasil dan berdaya guna, maka diantara Pengurus Besar diadakan pembagian tugas dan tanggung jawab :

  1. Ketua Umum:
    1. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Taekwondo Indonesia. Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab baik ke dalam maupun ke luar atas nama Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, untuk itu Ketua Umum mempunyai hak PREROGRATIF di dalam Taekwondo Indonesia;
    2. Merumuskan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia dalam melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional;
    3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dianggap perlu menurut kepentingan dan perkembangan organisasi Taekwondo Indonesia;
    4. Apabila dengan alasan-alasan yang sah, Ketua Umum tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab, wewenangnya dialihkan kepada Wakil Ketua Umum atau kepada Pimpinan Pengurus lainnya menurut keperluannya sampai ia dapat kembali dan atau ditetapkan oleh Musyawarah Nasional terdekat.

 

  1. Wakil Ketua Umum:
    1. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
    2. Mewakili Ketua Umum dalam hal Ketua Umum berhalangan;
    3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Umum menurut kepentingan dan perkembangan Taekwondo Indonesia;
    4. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

 

  1. Ketua Harian :
    1. Melaksanakan tugas harian Ketua Umum;
    2. Mewakili dan sebagai Ketua Pelaksana Harian atas nama Ketua Umum apabila berhalangan;
    3. Merumuskan rencana dan melaksanakan program kerja Pengurus Besar atas nama Ketua Umum;
    4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum/ Wakil Ketua Umum sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Taekwondo Indonesia;
    5. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

 

  1. Sekretaris Jenderal :
    1. Merupakan pembantu utama dari pada Ketua Umum dan bertindak penuh apabila berhalangan;
    2. Menyusun rencana dan program kerja Pengurus Besar Taekwondo Indonesia dengan menghimpun dan menyusun seluruh rencana dan program kerja yang disusun oleh setiap bidang;
    3. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja Sekretaris Jenderal;
    4. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat kerja nasional musyawarah nasional;
    5. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab lain yang diberikan oleh pimpinan Pengurus Besar sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Taekwondo Indonesia;
    6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

 

  1. Wakil Sekretaris Jenderal :
    1. Merupakan pembantu utama Sekretaris Jenderal apabila berhalangan;
    2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh pimpinan Pengurus Besar sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Taekwondo Indonesia;
    3. Melaksanakan tugas sekretaris dan sekaligus merupakan Kepala Sekretariat;
    4. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

 

  1. Para Ketua Bidang :
    1. Mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk merumuskan petunjuk- petunjuk pelaksana sesuai dengan bidang masing-masing;
    2. Menyusun, mempersiapkan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan bidang masing-masing;
    3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia di bidang masing-masing sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Taekwondo Indonesia;
    4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.

 

  1. Bendahara :
    1. Membina dan mengkoordinasikan kebijaksanaan umum dalam bidang keuangan dan anggaran Pengurus Besar Taekwondo Indonesia yang telah disetujui;
    2. Menyusun rencana anggaran belanja dan pendapatan tahunan bekerjasama dengan Bidang Dana dan Usaha;
    3. Mengkoordinasikan penggunaan anggaran belanja tahunan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia yang telah disetujui;
    4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia;
    5. Menyusun laporan keuangan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
    6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.

 

  1. Wakil Bendahara :
    1. Merupakan pembantu utama Bendahara apabila berhalangan;
    2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Pimpinan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Taekwondo Indonesia;
    3. Melaksanakan tugas bendahara, sekaligus merupakan juru bayar;
    4. Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

 

  1. Komisi-komisi :
    1. Mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk merumuskan petunjuk- petunjuk pelaksana sesuai dengan komisi masing-masing;
    2. Menyusun, mempersiapkan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan komisi masing-masing;
    3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia di komisi masing-masing sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Taekwondo Indonesia;
    4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang masing-masing.

Pasal 20

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Provinsi

  1. Tugas dan tanggung jawab Pengurus Provinsi bersesuaian dengan tugas- tugas dan tanggung jawab dari Pengurus Besar Taekwondo Indonesia sesuai dengan fungsi dan jabatannya.
  2. Melaksanakan tugas sebagai pelaksana program Taekwondo Indonesia untuk daerahnya yang diberikan oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Taekwondo Indonesia.
  3. Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Musyawarah Provinsi.
  4. Membina secara teknis Pengurus Kabupaten/ Kota di jajaran Pengurus Provinsi yang bersangkutan

Pasal 21

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Kabupaten/ Kota

  1. Tugas dan tanggung jawab Pengurus Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas- tugas Pengurus Provinsi yang bersesuaian dengan fungsi dan jabatan.
  2. Melaksanakan tugas sebagai pelaksana program Taekwondo Indonesia untuk Kabupaten/ Kotanya yang diberikan oleh Pengurus Provinsi.
  3. Dalam melaksanakan tugas, Pengurus Kabupaten/ Kota bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Provinsi dan Musyawarah Kabupaten/ Kota.
  4. Membina dan mengkoordinir secara teknis Unit/ Club yang berada di bawahnya.

Pasal 22

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Unit/ Club

  1. Tugas dan tanggung jawab Pengurus Unit/ Club sesuai dengan tugas-tugasnya Pengurus Kabupaten/ Kota yang bersesuaian dengan fungsi dan jabatannya.
  2. Melaksanakan tugas sebagai pelaksana program Taekwondo Indonesia untuk Unit/ Clubnya yang diberikan oleh Pengurus kabupaten/kota di mana club tersebut bernaung, sesuai kepentingan dan perkembangan Taekwondo Indonesia.
  3. Dalam melaksanakan tugas sebagai Pengurus Unit/ Club, bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Kabupaten/ Kota dan Pengurus Provinsi, sedangkan sebagai mandataris bertanggung jawab kepada Musyawarah Club.

 

BAB IX

PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 23

Peserta dan Peninjau Musyawarah Nasional

  1. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari :
    1. Dewan Pembina;
    2. Pengurus Besar;
    3. Pengurus Provinsi.

 

  1. Peninjau Musyawarah Nasional adalah perorangan atau organisasi yang diundang oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (KONI).

 

Pasal 24

Peserta dan Peninjau Musyawarah Provinsi

  1. Peserta Musyawarah Provinsi terdiri dari :
    1. Dewan Penasihat;
    2. Unsur Pengurus Besar;
    3. Pengurus Provinsi ;
    4. Pengurus Kabupaten/ Kota.

 

  1. Peninjau Musyawarah Provinsi adalah perorangan atau organisasi yang diundang oleh Pengurus Provinsi.

Pasal 25

Peserta dan Peninjau Musyawarah Kabupaten/Kota

  1. Peserta Musyawarah Kabupaten/ Kota terdiri dari:
  2. Dewan Penasehat;
  3. Unsur Pengurus Provinsi;
  4. Pengurus Unit/Club.
  5. Peninjau Musyawarah Kabupaten/ Kota adalah perorangan atau organisasi yang diundang oleh Pengurus Kabupaten/ Kota.

Pasal 26

Peserta dan Peninjau Musyawarah Unit/ Club

  1. Peserta Musyawarah Unit/ Club terdiri dari :
  2. Unsur Pengurus Kabupaten/ Kota;
  3. Pengurus Unit/ Club.
  4. Peninjau Musyawarah Unit/ Club adalah perorangan yang diundang oleh Pengurus Unit/ Club.

Pasal 27

Peserta Musyawarah Luar Biasa

Peserta Musyawarah Luar Biasa sama dengan Musyawarah biasa, tetapi tanpa peninjau

Pasal 28

Peserta dan Peninjau Rapat Kerja Nasional

  1. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari :
  2. Pengurus Besar;
  3. Pengurus Provinsi.
  4. Peninjau Rapat Kerja Nasional adalah mereka yang diundang oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia.

 

Pasal 29

Peserta dan Peninjau Rapat Kerja Provinsi

  1. Peserta Rapat Kerja Provinsi
  1. Unsur Pengurus Besar;
  2. Pengurus Provinsi;
  3. Pengurus Kota/Kabupaten;
  4. Dewan Penasehat.
    1. Peninjau Rapat Kerja Provinsi adalah mereka yang diundang oleh Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia

Pasal 30

Peserta dan Peninjau Rapat Kerja kabupaten/kota

  1. Peserta Rapat Kerja Kabupaten/ Kota terdiri dari :
  2. Unsur Pengurus Provinsi;
  3. Penasehat;
  4. Pengurus Kabupaten/Kota;
  5. Pengurus Unit/ Club.

 

  1. Peninjau Rapat Kerja Kabupaten/Kota adalah mereka diundang oleh Pengurus Kabupaten/ Kota.

Pasal 31

Hak Bicara dan Hak Suara

Hak bicara dan hak suara peserta Musyawarah dan rapat-rapat akan diatur lebih lanjut pada tata Tertib Musyawarah dan rapat-rapat yang berpokok kepada:

  1. Tiap utusan Kabupaten/Kota, atau Unit/Club, hanya memiliki 1 (satu) suara ;
  2. Peninjau tidak mempunyai hak suara kecuali hak bicara;
  3. Unsur Pengurus Besar pada Musyawarah Provinsi, Unsur Pengurus Provinsi pada Musyawarah Kabupaten/Kota, Unsur Pengurus Kabupaten/Kota pada Musyawarah Unit/Club, masing-masing mempunyai 1 (satu) suara;
  4. Pengurus Besar pada Rapat Kerja Nasional, Pengurus Provinsi pada Rapat Kerja Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota pada Rapat Kerja Kabupaten/Kota, masing-masing mempunyai 1 (satu) suara.

Pasal 32

Tata Cara Pengambilan Putusan

  1. Setiap putusan yang diambil di dalam Musyawarah dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh (50% + 1 dari suara yang sah).
  2. Pemungutan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).
  3. Bila pemilihan menyangkut orang maka dilakukan secara tertutup dan rahasia dengan berpedoman pada mekanisme ayat 1 dan 2 pada pasal ini.

 

BAB X

PERPINDAHAN KEANGGOTAN/ ATLET

Pasal 33

Perpindahan anggota/atlet dari satu provinsi ke provinsi lain diatur sebagai berikut :

  1. Harus berdomisili di tempat yang baru paling sedikit 1 (satu) tahun;
  2. Harus ada rekomendasi dari Pengurus Provinsi asal berdasarkan surat permohonan yang disampaikan sebelum pindah;
  3. Proses pemindahan dilaporkan kepada Pengurus Besar Taekwondo Indonesia.

 

BAB XI

Keuangan dan Pembukuan Organisasi

Pasal 34

  1. Keuangan organisasi diperoleh dari :
    1. Uang pangkal, iuran dan restribusi lain yang diwajibkan;
    2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat ;
    3. Usaha-Usaha lain yang sah menurut ketentuan umum yang berlaku.

 

 

  1. Pembukuan :
    1. Tahun buku Taekwondo Indonesia sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
    2. Bendahara bertanggung jawab atas segala pekerjaan dan tanggung jawabnya untuk tahun buku yang bersangkutan.

 

BAB XII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 35

Peraturan Peralihan

  1. Peraturan yang ada tetap berlaku sampai dengan diadakannya perubahan menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini;
  2. Ketentuan-ketentuan lain dan segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar dalam ketetapan sesuai dengan keperluan selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB XIII

PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 36

  1. Penyelenggaraan kejuaraan-kejuaraan di lingkungan Taekwondo Indonesia diatur dalam Tatalaksana Kejuaraan dan Pertandingan Taekwondo Indonesia.
  2. Kejuaraan-kejuaraan dan pertandingan-pertandingan di lingkungan Taekwondo Indonesia berpedoman kepada peraturan pertandingan yang tercantum di dalam Petunjuk Tatalaksana Kejuaraan dan Pertandingan di lingkungan Taekwondo Indonesia.

 

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 37

Penutup

  1. Ketentuan-ketentuan yang ada dan bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia Indonesia ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
  2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku bersama dengan tanggal ditetapkannya Anggaran Dasar Taekwondo Indonesia.

 

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 Februari 2011

MUSYAWARAH NASIONAL VII TAEKWONDO INDONESIA PIMPINAN SIDANG Ketua, Wakil Ketua, ttd ttd Andi Harun Thamrin Marzuki Sekretaris ttd Handrianto